SINJAI, Sulselpos.id - HMI Cabang Sinjai menanggapi dengan serius pernyataan wajib vaksin bagi pemilih di Pilkades serentak di Sinjai.
Kepala Bidang PTKP HMI Cabang Sinjai, Erdin Hidayat mengungkapkan, sebagai pemerintah daerah harusnya memikirkan bagaimna proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) itu dapat berjalan sebagaiman mestinya dan tidak membunuh hak demokrasi.
"Jelas masalah kewajiban pemilih itu telah diatur diperbup dan tidak ada aturan yang mengatur wajib vaksin bagi pemilih," ujarnya, Sabtu (05/03/22).
HMI Cabang Sinjai meminta Kapolres sinjai untuk bijak dan mengambil sikap, demi keamanan disaat proses pelaksanaan Pilkades nantinya. Bukan malah mendukung hal-hal yang dapat memicu konflik ditengah masyarakat.
"Kami sangat mendukung proses percepatan pelaksanaan vaksin tapi bukan berarti hal itu dijadikan syarat dalam penggunaan hak suara di Pilkades nantinya," terangnya.
Lebih lanjut, Dia menjelaskan ketika tuntutanya tidak diindahkan maka akan menggelar aksi unjuk rasa.
"Ketika masih dilakukan wajib waksin untuk Pilkades, dari HMI akan mngawal dengan aksi," tutupnya.
Sementara itu, disalah satu rilis media online Kapolres Sinjai, AKBP Rachmat Sumekar. Menurutnya, hal itu sangat bagus dan bahkan telah diterapkan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia.
“Ini sudah diterapkan di beberapa daerah di wilayah Indonesia, seperti Mamuju, Jambi dan Probolinggo bahwa yang datang ke TPS itu wajib menunjukkan kartu vaksin,” katanya saat rakor Satgas Covid-19 di Gedung Pertemuan Sinjai.
Selain pemilih yang akan mengikuti kontestasi Pilkades, percepatan vaksinasi juga diharapkan dapat dilakukan bagi anak usia sekolah, hingga warga yang telah berusia lanjut.
Pardi
0 Komentar