OPINI, Sulselpos.id - Kepentingan kelompok dan golongan kian menjadi tradisi di level pemerintahan manapun, hal ini yang membuat praktik kapitalisme masih menjadi primadona bagi seluruh pelaksana pemerintahan dan di berlakukan di segala bidang.
Alhasil kesejahteraan yang didambakan hanyalah sebatas harapan tanpa kenyataan. Sementara rakyat atau masyarakat memiliki hak untuk diberikan haknya secara layak dan tak ada kekuasaan apa pun yang bisa mencabutnya (Baharudin Lopa).
Kemiskinan berlanjut, pengangguran bertumpuk dan segudang permasalahan tanpa pemecahan dan dari sekian banyak masalah yang ada terdapat sebuah masalah dalam bidang perikanan yakni kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan alat tangkap yang tak jelas sudah berlangsung lama di Kabupaten Sinjai.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sinjai tentang jumlah dan nilai produksi ikan pada tahun 2019 senilai Rp. 528,147 Miliar dengan total produksi 35.935 Ton dalam setahun.
Angka yang fantastis, jika kisaran total produksi dalam setahun diangka 35.953 Ton dalam setahun maka bisa kita bayangkan bagaimana eksploitasi ikan dilakukan oleh kapal yang tak jelas dari tahun ketahun.
Hal ini sangat berdampak buruk bagi sumberdaya ikan di Kabupaten Sinjai di masa yang akan datang jika tidak ada cara dan niat yang baik untuk menyelesaikan hal tersebut.
Pemerintah dan dinas terkait mesti serius menangani masalah ini, ada berapa masyarakat Sinjai yang menggantungkan nasibnya pada hasil laut, dan ada berapa masyarakat sinjai yang tak memiliki pekerjaan.
Kita harus akui bahwa bidang perikanan adalah bidang yang mampu dijadikan sebagai lapangan pekerjaan, lantas bagaimana jika sumberdaya ikan kita di eksploitasi apakah bisa lapangan pekerjaan dibuka setelah sumberdayanya menurun, tentu tidak.
Adapun solusinya adalah pertama pemerintah dan dinas terkait perlu bebas dari praktik kepentingan pribadi kemudiaan menempatkan orang yang berkompeten dan mensinergikan satu terobosan kedalam bidang yang telah didirikan.
Misalnya bidang perizinan pelayaran atau pembuatan surat jalan dalam operasi penangkapan dan dilakukan dengan sistematis dan kontrol yang kuat di lapangan.
Sehingga tidak jalan dan celah bagi para pelaku untuk melakukan penangkapan diperairan kabupaten Sinjai.
Pemerintahan yang jujur dan adil akan mengantarkan pemerintahan yang bebas dari KKN selain itu keadilan seorang penguasa/pejabat atau pemerintahan akan membuat rakyatnya merasa aman dan tentram.
Akan semakin meningkatkan etos kerja, sehingga pembangunan sektor ekonomi meningkat dan terciptalah kehidupan yang adil dan makmur (Dhiauddin, 2001).
Daftar pustaka
Baharudin Lopa, Alquraan dan HAM. PT Dana Bakti Prima Yasa Yogyakarta 1996
hhtps:// www.sinjaikab.go.id Potensi Perikanan Tangkap Kabuapaten Sinjai Menurut data BPS
Dhiauddin 2001, Dalam Keadilan Dalam Islam, Tamiyez Dery. Volume XVIII No. 3 Juli- September 2002:337-352
Penulis : Mutmainnah
(Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar)
Tulisan Tanggung Jawab Penuh Penulis
0 Komentar