 |
| Ririn Nadia Thamrin |
OPINI, Sulselpos.id - Realitas keadilan antar generasi di Indonesia dapat menjadi subjek kompleks yang membutuhkan analisis yang mendalam. Keadilan antar generasi berkaitan dengan bagaimana pemerintah, masyarakat, dan individu di Indonesia memperlakukan generasi yang berbeda secara adil dalam hal peluang, hak, dan sumber daya.
Penting untuk diingat bahwa setiap generasi dapat menghadapi tantangan unik, meskipun terdapat beberapa upaya untuk mengurangi kesenjangan dan memperbaiki keadilan antar generasi, masih ada tantangan yang perlu diatasi.
Ada beberapa poin penting yang mencerminkan realitas keadilan antar generasi di Indonesia salah satunya adalah keadilan antar generasi dalam partisipasi politik.
Realitas keadilan antar generasi dalam partisipasi politik di Indonesia bisa menjadi perdebatan yang kompleks, sedangkan partisipasi politik adalah hak setiap warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan berkontribusi pada pembentukan kebijakan negara.
Ada beberapa teori yang mendukung partisipasi antar generasi dalam politik, dan yang menurut saya cocok adalah Teori Kewarganegaraan Generasional. Teori ini mengemukakan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Generasi yang lebih tua dianggap memiliki tanggung jawab untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai politik kepada generasi yang lebih muda. Di sisi lain, generasi yang lebih muda memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan, mengkritik, dan mengembangkan warisan politik yang diterima dari generasi sebelumnya.
Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, adapun demografi pemilih Indonesia saat ini didominasi oleh anak muda yang berusia 17-39 tahun. Populasi pemilih muda diprediksi bakal mencapai sekitar 60% dari total pemilih pada Pemilu 2024.
Maka dari itu, suara para anak muda pada Pemilu 2024 sangat berarti dalam menentukan calon pemimpin mendatang.
Meskipun partisipasi politik antar generasi di Indonesia memiliki potensi yang besar, tetap ada beberapa masalah yang dapat mempengaruhi realisasi partisipasi politik antar generasi. Menurut saya ada beberapa masalah yang relevan.
1. Generasi yang lebih muda, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah atau daerah terpencil, mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, informasi politik, dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam politik.
Kesenjangan ini dapat menghambat partisipasi politik mereka dan menciptakan ketimpangan antara generasi yang lebih muda dan lebih tua.
2. Terdapat keterbatasan dalam keterwakilan generasi muda dalam kelembagaan politik seperti parlemen dan partai politik. Hal ini dapat menghambat suara dan aspirasi generasi muda dalam pengambilan keputusan politik.
3. Beberapa generasi muda mungkin kurang memiliki pemahaman tentang proses politik, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi politik. Kurangnya pendidikan politik yang memadai dapat menghambat partisipasi politik mereka.
4. Isu-isu yang relevan bagi generasi muda, seperti pendidikan, lapangan kerja, perubahan iklim, dan inovasi teknologi, mungkin kurang mendapatkan perhatian yang memadai dalam agenda politik. Ini dapat mengurangi motivasi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik.
5. Generasi yang lebih tua mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang terjadi dengan cepat. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan kurangnya pemahaman tentang platform online dapat menghambat partisipasi politik mereka dan mengurangi interaksi antar generasi.
Untuk mengatasi masalah-masalah ini, beberapa tindakan yang harus kita ambil adalah diperlukan upaya untuk meningkatkan akses generasi muda terhadap pendidikan, informasi politik, dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam politik.
Ini dapat melibatkan investasi dalam pendidikan, akses yang lebih luas ke internet, dan program-program pelatihan politik. Juga melakukan upaya untuk memastikan keterwakilan generasi muda dalam kelembagaan politik. Ini dapat mencakup kuota keterwakilan generasi muda dalam parlemen atau partai politik, serta pembentukan lembaga atau mekanisme yang memfasilitasi partisipasi politik generasi muda. Penting juga untuk meningkatkan pendidikan politik yang menyasar semua generasi, dengan fokus pada pemahaman tentang proses politik, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi politik yang aktif.
Serta isu-isu yang relevan bagi generasi muda harus diberikan perhatian yang memadai dalam agenda politik. Partai politik dan lembaga politik perlu memperhatikan aspirasi dan kepentingan generasi muda dalam pembuatan kebijakan. Generasi yang lebih tua perlu diberikan kesempatan dan dukungan untuk mempelajari keterampilan teknologi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam politik. Pelatihan dan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan generasi yang lebih tua dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Yang terakhir pembentukan forum-forum dialog dan kolaborasi antar generasi dapat membantu membangun pemahaman saling antara generasi yang berbeda dan menciptakan kesempatan untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan politik yang bersama.
Penting untuk diingat bahwa realitas keadilan antar generasi dalam partisipasi politik terus berubah seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan dinamika politik. Pemerintah, masyarakat, dan individu memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan antar generasi di Indonesia.
Menurut saya selain isu ini diperlukan juga langkah-langkah konkret seperti investasi dalam pendidikan yang inklusif, menciptakan peluang kerja yang layak, memperkuat sistem kesehatan yang inklusif, memberdayakan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan, dan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, penting juga untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemimpin politik.
Penulis : Ririn Nadia Thamrin
(Pengurus Kohati Cabang Makassar)
*Tulisan tanggung jawab penuh penulis*
0 Komentar