OPINI, Sulselpos.id - Peran pemuda sangat sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa. Bahkan di Indonesia, peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak diragukan lagi.
Hal ini bahkan sudah terjadi sejak masa perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia. Deklarasi Sumpah Pemuda, merupakan salah satu bukti bahwa pemuda Indonesia memilki peran penting dalam perjuangan bangsa.
Lahirnya sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak utama dalam sejarah pergerakan pemuda seluruh Indonesia dalam semangat kemerdekaan Indonesia.
Sebagai agen penggerak perubahan, pemuda memiliki peran penting dan posisi strategis dalam mempelopori pembangunan desa di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sinjai.
Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya begitu mendetail keterkaitan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Sehingga, perlu ketelitian dari tiap calon pemilih dalam menilai calon pemimpin yang akan dipilihnya.
Namun pilkades terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu di atasnya. Yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon.
Sehingga, suhu politik di lokasi sering kali lebih terasa dari pada saat pemilu pemilu yang lain. Pengenalan atau sosialisasi terhadap calon-calon pemimpin bukan lagi mutlak harus lagi penting.
Para bakal calon biasanya sudah banyak dikenal oleh setiap anggota masyarakat yang akan memilih. Namun demikian sosialisasi program atau visi misi sering kali tidak dijadikan sebagai media kampanye atau pendidikan politik yang baik.
Kedekatan pribadi, akan sering kali banyak dipakai oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya. Disini unsur nepotisme masih begitu kental membudaya.
Demikian juga dengan kolusi, hubungan baik dalam berbagai posisi juga banyak dijadikan sebagai unsur penentuan hak pilih.
Demikian juga dengan unsur Money politik yang sering dijadikan iming-iming dorongan dalam pemilihan. Disini pendidikan politik perlu dikembangkan.
Kerelaan berkorban untuk kepentingan desa yang juga merupakan bagian dari bangsa dan negara ini tentu perlu diwujudkan. Tidak semua pengorbanan harus diukur dengan kontribusi uang.
Kalau budaya money politik di tingkat desa bisa dikikis, tentu sedikit demi sedikit di tingkat yang lebih atas hingga pemilihan presiden akan dapat diwujudkan proses pemilihan pelaksana pemerintahan yang jujur dan adil.
Nawir salah satu tokoh pemuda Desa Massaile yang juga merupakan koordinator bidang pendidikan dan pelatihan Karang Taruna Desa Massaile masa khidmat 2020-2025, mengajak para kaum milenial (pemuda) dapat dengan tegas menolak praktek politik uang karena politik uang merupakan suatu penyakit demokrasi yang dapat merusak tatanan demokrasi serta menggadaikan masa depan desa, daerah dan bangsa.
“Mari kita sama-sama mengawal jalannya pilkades untuk mempertahankan marwah desa kita tercinta ini, jangan biarkan idealisme kita terjual hanya dengan sogokan uang. Kita harus berdiri di garda terdepan untuk menciptakan sosok pemimpin yang ideal, terutama pada sisi karakter dan intelektualnya," tutur Nawir yang juga merupakan Mantan Koordinator Hubungan Eksternal BEM FEB Unismuh makassar sekaligus alumni Unismuh Makassar.
Dirinya menambahkan, sosok pemimpin desa tidak hanya sekedar dinilai dari aspek finansial (materi) namun terpenting adalah kapasitas intelektual juga harus mendukung karena itu merupakan pondasi dasar untuk bis menjadi tolak ukur dalam memajukan desa.
Sebab Kaum mileneal (pemuda) yang dianggap memiliki fungsi kontrol sosial diharapkan dapat memberantas praktek politik uang guna mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan berkualitas serta nantinya akan melahirkan Pemimpin Desa yang bertanggung jawab dan dapat mewujudkan masyarakat yg adil dan makmur.
Penulis : Asnawir
(Pemuda Desa Massaile)
Tulisan Tanggung Jawab Penuh Penulis
0 Komentar