SINJAI, Sulselpos.id - Bentuk kepedulian pemerintah terhadap dampak dari kenaikan harga BBM Bersubsidi, dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT BBM) menuai banyak kontroversi di berbagai daerah salah satunya di kabupaten Sinjai.
Hal itu langsung di tanggapi, Ketua Umum Germab, Sulharmin, yang mengatakan bahwa di kabupaten Sinjai yang sementara dalam tahapan proses pencairan bantuan ada beberapa penerima yang tidak tepat sasaran.
"Ini bukan lagi hal baru yang terjadi di daerah kita, setiap ada penyaluran bantuan selalu menuai kontroversi, dan sampai hari ini permasalahan tersebut di akibatkan dengan data yang tidak valid yang di miliki oleh pihak terkait, DTKS yang selama ini menjadi acuan hanya seperti pajangan dan formalitas saja sebab tidak pernah di perbaharui, sedangkan umur dan roda perekonomian seseorang setiap saat bisa saja ada perubahan," terannya.
Lebih lanjut, Sulharmin meminta agar pihak terkait dalam hal ini dinsos dan instansi terkait lainnya agar mengambil langkah kongkrit dalam menangani problem yang bisa saja menimbulkan konflik sosial serta penyalurannya yang tepat sasaran.
"Jelas dalam Pasal 11 Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020, tidak tepatnya penyaluran bansos temasuk maladministrasi dalam kategori penyimpangan prosedur, yakni penyelenggaraan layanan publik yang tidak sesuai dengan alur/prosedur layanan, Sehingga kami meminta Kadis sosial selaku pimpinan untuk mengevaluasi petugasnya di lapangan yang melakukan pendataan, jika tidak mampu kami meminta Bupati Sinjai sebagai pimpinan tertinggi di kabupaten Sinjai untuk turun tangan mengevaluasi kinerja Dinsos," katanya.
Pardi
0 Komentar