Aliansi Organda Sul-Sel Kepung Kantor DPRD, Menyuarakan Isu Nasional dan Daerah -->

Aliansi Organda Sul-Sel Kepung Kantor DPRD, Menyuarakan Isu Nasional dan Daerah

Kamis, 14 April 2022, 18:50

MAKASSAR, Sulselpos.id - Aliansi Organisasi Daerah (Organda) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel, Jln. Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (14/4/22).

Aliansi Organda se-Sulsel terdiri dari 28 organisasi, menyuarakan aspirasinya sebagi bentuk sikap tegas terhadap sejumlah isu Nasional dan Daerah.

Jendral Lapangan, Rafy mengungkapkan dalam orasinya, Gubernur Sulsel harus lebih memperhatikan kondisi pendidikan.

"Gubernur sulsel untuk lebih memperhatikan kondisi pendidikan di Sulawesi Selatan melalui bantuan beasiswa diseluruh Kabupaten kota di Sulawesi Selatan," ungkapnya.

Penyampaian aspirasi Aliansi Organda diterima Wakil Ketua DPRD Sulsel, Saharuddin Alrif yang berjanji akan meneruskan aspirasi mereka ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Aliansi Organda Sul-Sel tersebut diketahui membawa dua isu, yaitu : 
A. Issu Nasional
1. Mendesak Bapak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN, Termasuk pasal pasal yang bermasalah dari aspek lingkungan hukum sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
2. Mendesak dan menuntut bapak jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat.
3. Meminta Bapak jokowi untu Mengusut tuntas Mafia minyak goreng dan mengevaluasi mentri terkait.
4. Mendesak jokowi untuk mencopot 3 kabinet kerja indonesia maju;
a. Luhut Binsar Panjaitan
b. Bahlil Lahadalia dan 
c. Muhammad Lutfi
5.Mendesak bapak jokowi menstabilkan kelangkaan BBM
5. Copot Kapolri, Kapolda Sul-Sel dan Kapolrestabes Makassar.
6. Mendesak Presidan untuk mengevalusi menteri sosial terkait penyaluran Bantuan Sosial selama Covid 19.
7. Meminta Bapk Jokowi untuk mengevalusi Peraturan Penata Ruang di kabupaten/kota dan Provinsi.
8. Meminta bapak Jokowi untuk menuntaskan kasus Agraria dan mencabut UU minerba.
9. Meminta dengan tegas kepada MPR RI untuk tidak melakukan Amandemen Batang Tubuh UUD 1945.

B. Issu Daerah
1. Mendesak Gubernur Sulsel untuk lebih memperhatikan kondisi pendidikan di Sulawesi Selatan melalui bantua beasiswa d seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
2. Mendesak Gubernur Sul-Sel untuk menjalin silaturahmi yang intens terhadap organisa daerah se-Sulawesi Selatan untuk menghindari komflik antar organisasi daerah.
3. Mendesak Gubernur dan DPRD Sules untuk memperhatikan dan mengesahkan UU Masyarakat ADAT.

Diketahui nama-nama Organda yang tergabung, diantaranya :
1. Gappembar (Barru) 
2. HPMT (Jeneponto)
3. PP IMPS (Watansoppeng)
4. PP IPMIL (Luwu)
5. KEPMI (Bone)
6. PP-KPMP (Pinrang)
7. PB HIPERMATA (Takalar)
8.PP IPMALUTIM
9. HIPMA (Gowa)
10. PP - HPMB (Bantaeng)
11. PP HPPMI (Maros)
12. PP IPMI (Sidrap)
13.PP PEMILAR (Luwu Utara)
14. PB. HPMB-Raya
15. PP. IPPM (Pangkep)
16. PP HPMM (Enrekang)
17. HIPMI (Pare)
18. GEMPITA (Selayar)
19. HIMALAYA (Selayar)
20. HIPMAS (Selayar)
21. IKMS (Sinjai)
22. KKMB UINAM (Bulukumba)
23. PP HIPERMATA (Takalar)
24. KMS (Sinjai)
25. HIPERMAWA (Wajo)
26. HIPPMAS (Sinjai)
27. KMBPL (Bulukumba)
28. KMS UNM (Sinjai)

Imma

TerPopuler