“Kami apresiasi langkah teman-teman Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) dan GAMASI dalam menyampaikan aspirasi terkait polemik yang terjadi di Dinas Pendidikan Gowa yang mana diduga kuat adanya arahan dari kadis pendidikan melalui korwil kepada satu penyedia buku yaitu CV. MK dalam proses pengadaan Modul SKTB untuk didistribusikan kepada seluruh satuan pendidikan Kabupaten Gowa tanpa melalui proses SIPLah," ungkap Sahabuddin Alle.
Lebih lanjut dia menjabarkan “Tuntutan teman-teman Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) dan GAMASI itu sah-sah saja karena dalam proses pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana SE Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Satuan Pendidikan Melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dan jika benar ada arahan dari kadis pendidikan terkait pengadaan barang tersebut maka jelas ini melanggar aturan dan harus diusut tuntas,” tegas Sahabuddin Alle.
Dalam aksinya Jendral lapangan (Jendlap) Saddam Husain dalam orasinya mengaku ada dugaan kerugian negara dalam dugaan kasus di Dinas Pendidikan Gowa.
"Dengan adanya proses pengadaan yang tidak sesuai aturan tersebut, Diduga negara dirugikan Milyaran Rupiah, maka dari itu saya minta pihak berwajib dalam hal ini Polda Sulsel segera periksa dan usut tuntas oknum yang terlibat dalam proses pengadaan Modul SKTB tersebut, ” kata Saddam Husain, Senin (01/11/21) ujarnya dalam orasi.
"Kami duga kepala Sekolah dan Bendahara tinggal mendatangi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sebagai bukti pembelanjaan dana BOS terkait pengadaan Modul SKTB tersebut," katanya.
Diketahui aksi ini dikawal ketat pihak kepolisian Polres Gowa dan Satpol PP.
Pardi
0 Komentar