BEM Unnes Semarang Singgung Peran Ma'ruf Amin dan Puan Maharani -->

BEM Unnes Semarang Singgung Peran Ma'ruf Amin dan Puan Maharani

Rabu, 07 Juli 2021, 10:05
Semarang, Sulselpos.id---Setelah beberapa kali mendapat kritikan terhadap Presiden Jokowi dengan julukan "King of Lip Service” yang diawali oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kemudian diikuti oleh BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kali ini BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengeluarkan kritik tidak hanya kepada Jokowi namun menyinggung peran Ma'ruf sebagai Wakil Presiden dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. 

BEM Unnes mempertanyakan kinerja Wakil Presiden, Ma'ruf Amin serta Ketua DPR RI, Puan Maharani yang dinilai melemah dalam mengatasi berbagai persoalan di Bangsa Indonesia beberapa akhir-akhir ini. 

Dalam kritiknya oleh BEM Unnes, di posting di akun Instagram @bemkmunnes pada Selasa (06/07/2021) malam. Mereka menyebut Ma'ruf Amin sebagai 'King of Silent. Sedangkan Puan disebut 'The Queen of Ghosting'.

Mereka menyoroti terkait lemahnya penanganan Covid-19 terutama dari peran kedua tokoh Ma, Ruf Amin dan Puan Maharani. Sebab penularan Covid-19 hingga saat ini tidak terkendali sehingga mencapai kurang lebih 20rb kasus terinfeksi Covid-19. 

"Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden," tulis keterangan BEM Unnes. 

Dikatakan oleh BEM Unnes malah justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi.

Selanjutnya, BEM Unnes menerangkan bahwa secara umum masyarakat menilai selama ini Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam.

Bahkan ketika Ma'ruf beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, terkesan hanya sebagai legitimasi dengan hanya mengeluarkan hukum halal dan haram. 

"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halal-nya BPJS dan hukum fardu kifayah melaksanakan vaksinasi Covid-19, selama 3 tahun Pam Wapres Ngapain Aja " terang BEM Unnes.

Sementara itu, kritik juga dilontarkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani. BEM Unnes menilai bahwa para Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran vital dalam menentukan legitimasi produk yang sesuai dengan aspirasi rakyat. 

Namun justru, BEM Unnes menyayangkan peran Puan Maharani setelah berapa kali DPR dinilai telah mengesahkan kebijakan yang merugikan rakyat seperti RUU KPK hingga UU Omnibus Law.

"Puan Maharani merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, "cetus BEM Unnes. 

Apalagi di masa pandemi, kata mereka, BEM Unns menilai Puan Maharani tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya. 

Berangkat dari keresahan itu, tambah mereka, sudah semestinya kita merefleksikan kebijakan pemerintah Indonesia sejauh mana dalam menangani kasus penyebaran Covid-19. 

"Jangan sampai kekuasaan eksklusif yang dimiliki oleh pemerintah melalui Emergency Power tidak ditujukan kembali ke situasi normal. Melainkan menjadi alat represif untuk memulus kepentingan politis yang tentu saja menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, "tandasnya.


(Red)

TerPopuler