SINJAI, Sulselpos.id- Rapat Pelaksanaan Pameran Expo dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sinjai yang ke-459 di pimpin oleh Sekretaris Daerah serta di hadiri oleh Kepala Disperindag dan dua organisasi yakni HPS2 dan Himpunan Pengusaha dan Pedagang Sinjai (HIPPSI), pada Senin (06/02/2023) lalu.
Dalam rapat ini Sekretaris Daerah menegaskan bahwa panitia pameran Expo UMKM adalah Dinas Perindag, serta tempat pendaftaran dilakukan di UPTD Pasar serta tidak ada panitia dari HIPPSI maupun HPS2.
Saat HIPPSI akan melakukan pembayaran di UPTD Pasar, Kepala Pasar menolak menerima para pedagang yang sudah mendaftar pasalnya UPTD Pasar tidak tau soal itu.
Setelah di telusuri bahwa pembayaran dilakukan di HPS2, Sehingga memberikan kesan adanya permainan mata antara Sekda, Dinas Perindag dan HPS2 untuk memanfaatkan kondisi para pedagang.
Pasalnya di duga ada indikasi matkul dan pungli yang bisa saja terjadi jika pengelolaan tidak transparan hal ini sebagai informasi awal bahwa harga lapak yang berbeda beda.
HIPPSI lapak 3 x 3 meter harganya hanya Rp. 500.000 yang di dalamnya sudah termasuk biaya retribusi, listrik dan bambu, sedangkan lapak ukuran 2 x 1,5 meter harganya Rp. 200.000 di dalamnya termasuk retribusi dan listrik.
Sementara itu HPS2 lapak 3 x 3 meter harganya Rp. 550.000 termasuk biaya retribusi, listrik dan bambu, sedangkan lapak 2 x 3 meter harganya Rp. 350.000 termasuk biaya retribusi dan listrik.
Selain itu ditemukan pula sebanyak 18 petak yang hanya lahan di jual seharga Rp. 750.000 dengan luas 3 x 3.
Sekertaris HIPPSI, Muh Sabit mengatakan bahwa hal ini harus di perjelas oleh panitia mengenai rincian pembayaran yang harus di bayar pedagang mulai sewa lahan, bambu, listrik dan kebersihan dan kabarnya ada biaya pengamanan yang nilainya tidak sedikit.
"Ini yang harus di perjelas oleh panitia, berapa sebenarnya rincian harga yang harus dibayar pedagang, mulai dari sewa lahan, bambu, listrik dan biaya kebersihan bahkan kabarnya ada biaya pengamanan yang nilainya tidak sedikit," Ungkapnya.
Ia juga meminta Pemerintah Daerah untuk lebih transparan karena adanya dugaan kebocoran PAD yang bisa saja terjadi di lapangan.
"Kami juga meminta agar pemerintah daerah lebih transparan, karena kami menduga ada banyak kebocoran PAD yang bisa saja terjadi di lapangan," Lanjutnya.
Serta ia juga mengatakan bahwa pihak HPS2 selalu mendesak untuk meminta pembayaran stand dan lapak PKL yang di koordinir oleh HIPPSI, sementara kesepakatan awal adalah baik HIPPSI maupun HPS2 semua mendaftar di UPTD Pasar.
"Terlebih lagi pihak HPS2 selalu mendesak untuk meminta pembayaran stand dan lapak PKL yang di koordinir oleh HIPPSI, sementara kesepakatan awal bahwa baik HIPPSI maupun HPS2 semuanya mendaftar di UPTD Pasar," Tutupnya.
Asrul
0 Komentar