OPINI, Sulselpos.id - Sabtu 03 September 2022, Presiden Joko Widodo sudah meresmikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai dari pertalite, solar, hingga Pertamax, dengan dalil Masalah Tekanan Ekonomi Rakyat Indonesia baru saja melewati masa sulitnya dengan adanya Covid-19.
Bukankah kenaikan harga BBM tersebut akan mempengaruhi segala kebutuhan pokok yang lain, sebab segala mobilitas kebutuhan lainnya disesuaikan dengan harga penjualan dan keuntungan para pedagang namun daya beli semakin menurun.
Sebelum disahkannya harga BBM, pemerintah telah menyiapkan berupa bansos kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan dasar mereka, bantuan ini seolah olah hanya sebagai penutup sara atau hanya sebagai pemanis agar masyarakat merasa tercukupi dan tidak protes.
Disisi lain, banyak masyarakat penerima bantuan sosial yang tidak ditujukan kepada yang berhak atas bantuan tersebut, Kementrian Sosial harusnya lebih tegas dan teliti untuk memilih sasaran sebagai penerima manfaat dan mencabut bantuan sosial masyarakat yang serakah.
Disini jelas terlihat bahwa pemerintah saat ini seakan mengambil keuntungan ditengah kesulitan rakyat dan mengambil keputusan yang tidak pro terhadap rakyatnya.
Naiknya harga BBM akan mengalami kenaikan harga bahan pokok lainnya, keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh kaum laki-laki yang mayoritas sebagai kepala rumah tangga, tapi juga dengan perempuan yang merupakan kelompok paling rentan merasakan dampak dari kenaikan BBM.
Karena perempuan yang paling sering mengatur kebutuhan lainnya dalam sektor rumah tangga, banyak dampak yang akan dirasakan oleh keluarga kurang mampu dari segi ekonomi.
Hal ini akan menimbulkan ketimpangan gender dalam rumah tangga ketika yang menjadi penyebab faktor utamanya adalah kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi, kekerasan dalam rumah tangga juga tidak hanya secara personal melainkan dialami oleh segenap anggota keluarganya.
Sehingga pelampiasan dari masalah ini akan dirasakan oleh perempuan dan anak.
Maka atas kejadian ini dengan naiknya harga bahan bakar minyak, pemerintah bisa lebih tepat lagi dalam mengambil sikap sebelum rakyatnya mengambil tindakan.
Penulis : Andi Tenri Abeng
(Ketua Kohati HMI Cabang Bulukumba)
Tulisan Tanggung Jawab Penuh Penulis
0 Komentar