OPINI, Sulselpos.id - Melihat kerusakan negara dalam perspektif Plato terlebih dahulu itu dilihat pada konsep kekuasaan. Menurutnya konsep kekuasaan itu bukan berupa pangkat, kedudukan, jabatan dan juga bukan harta milik atau kekayaan.
Plato menobatkan filsafat atau ilmu pengetahuan identitas bagi yang menduduki tahta pemerintahan negara ideal karena pengetahuan adalah pembimbing dan penuntun manusia pada pengenalan akan kebenaran segala sesuatu.
Jika pengetahuan ditundukan oleh kekuasaan yang lain, maka di situ terdapat sumber kerusakan negara.
Lalu bagaimana kerusakan negara di Indonesia? konsep Indonesia sebagai sebuah _welfare state_ sebenarnya sudah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Konsep ini begitu indah tapi investasi Indonesia di bidang pendidikan masih sangat kurang bila dibandingkan Singapura, Thailand dan India. Masih banyak orang Indonesia yang tingkat pendidikannya masih rendah, hal ini terutama disebabkan karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia.
Selain itu model pendidikan di Indonesia sama saja dengan dunia_Multi level Marketing_orang-orang yang ada di lapisan bawah menjadi kaki kekayaan dan kemakmuran bagi orang-orang Di lapisan atas.
Saya berpikir hal seperti ini karena pemerintah kita masih lebih memprioritaskan pembangunan fisik dari pada pembangunan mental, dalam hal ini pendidikan dan kesehatan manusia Indonesia. Kita lihat saja di kota Jayapura dan kota lain di Indonesia.
Setiap hari ada saja mall atau pusat pertokoan yang diperbaharui atau dibangun. Setiap hari ada saja pembangunan perumahan yang menjual kenyamanan dan kemewahan hidup bak Hollywood.
Padahal kalau dipikir lebih jauh, pusat perbelanjaan, dan perumahan mewah itu hanya segelintir orang jika dibandingkan dengan manusia-manusia Indonesia yang membutuhkan dan berhak akan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Kerusakan di atas berada dalam sistem politik oligarki. Di dalam oligarki rasio atau keberanian diganti dengan nafsu berkuasa yang menyatakan dirinya dalam keinginan akan kekayaan dan kemakmuran.
Contoh kerusakan karena watak oligarkis pemerintahan adalah Sparta yang korup. Dalam masyarakat ini kekuasaan dipegang oleh yang memiliki kekayaan. Prioritas pertama di sini adalah melengserkan hikmat dan keberanian sebagai kebajikan-kebajikan negara yang utama.
Akibatnya adalah kriminalitas, pengemisan, ketidakserasian dan perpecahan yang lebih besar muncul.
Hal-hal ini dengan mudah dapat ditemukan contohnya di Indonesia. Yang paling jelas adalah kekuasaan legislatif seringkali merupakan kendaraan untuk memperlancar urusan perdagangan.
Semakin banyak pengusaha yang menjadi anggota DPR dan menteri. Bahkan lebih jauh lagi prinsip perdagangan dapat mengatur orang-orang yang duduk di pemerintahan.
Misalnya, soal Wisma Atlet yang sedang dalam penyelidikan KPK. Yang sudah dialokasikan adalah Rp 16 miliar –Rp 9 miliar untuk DPR lewat Paul, dan Rp 7 miliar dialokasikan untuk tim kongres pemenangan Anas.
Daftar Pustaka
Jehuru, Y. (n.d.). Meneropong krisis negara indonesia Dengan teleskop negara ideal plato. 73-97.
Penulis : Megawati
(Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
0 Komentar