Keluhkan Harga Sawit, GEMPI : Lemahnya Peran Pemerintah


MAMUJU, Sulselpos.id - Gerakan Elemen Mahasiswa Pemuda Intelektual (GEMPI) angkat bicara terkait harga sawit yang tidak kunjung normal di Sulawesi Barat, Rabu (01/06/22).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum GEMPI, Alwi Jayadi bahwa lemahnya peran pemerintah dalam mengontrol Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Sulawesi barat khususnya di Mamuju Tengah. 

"Pada tanggal 30 Mei 2022 telah diadakan rapat penentuan harga beli TBS Kelapa sawit di Sulawesi Barat yaitu sekitar Rp. 2.460 namun nyaris sampai hari ini harga yang telah ditetapkan itu belum juga di terapkan oleh Perusahaan Kelapa Sawit. Hal ini membuat para petani resah dan mempertanyakan tupoksi pemerintah setempat sebagai pengawas dan pengontrol perusahaan yang ada di Sulawesi Barat," ujarnya.

Alwi Jayadi berharap pemerintah segera bersikap tegas kepada perusahaan kelapa sawit yang diduga tidak mematuhi peraturan penetapan harga beli TBS yang telah disepakati.

"Kami berharap pemerintah dapat segera mengambil sikap tegas pada perusahaan kelapa sawit yang masih juga tidak mematuhi peraturan penetapan harga beli TBS yang telah disepakati, karna hal ini sangat meresahkan para petani kelapa sawit. Jika selang beberapa waktu kedepan harga tidak kunjung membaik maka kami akan kembali mengadakan aksi demonstrasi," harapnya.

Gerakan Elemen Mahasiswa Pemuda Intelektual akan terus memperjuangkan hak-hak petani kelapa sawit.

"Tidak sungkan kami akan mengambil langkah yang kami anggap benar untuk memperjuangkan hak hak petani kelapa sawit jika pihak pemerintah dan PKS tidak segera menanggapi dengan baik keluh kesah para petani kelapa sawit. Kami menganggap PKS saat ini telah melanggar peraturan yang ada dan hal ini tak seyogianya untuk dibiarkan," tutup Alwi.

Wiwi

0 Komentar