SINJAI, Sulselpos.id - Terkait dengan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sinjai yang diduga bermasalah sehingga perlu adanya langkah kongkrit dari pemerintah untuk memperbaiki.
Saat dikonfirmasi oleh Tim Sulselpos.id lewat pesan WhatsApp Kepala Dinas Sosial Sinjai, Andi Idnan mengatakan usulan data itu dari Desa
"Menyangkut masalah DTKS usulan data dan kelayakan itu dari desa (Pemerintah Desa) dan wajib ditetapkan dengan hasil Musyawarah Desa sebagai keputusan desa, jadi Dinas Sosial menerima usulan untuk ditindaklanjuti dan hasil usulan itulah yang menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menjadi acuan dan pedoman pemberian Bansos oleh Kementerian Sosial," ucapnya, Rabu (01/09/21).
Selain itu, Kadis Sosial menyampaikan bahwa sekarang Kemensos membuka aduan masyarakat tentang DTKS.
"Dan sekarang Kemensos membuka aduan masyarakat tentang DTKS kalau ada masyarakat yang dianggap layak dan menerima bansos atau ada yang dianggap layak dan tidak menerima biasa diadukan untuk dikeluarkan dan tim akan turun melihat indikator yang menjadi persyaratan apakah memenuhi syarat untuk menerima bantuan atau tidak," jelasnya.
Sebelumnya, Bidang Investigasi GERMAB, Ashari mengatakan bahwa persoalan data DTKS sampai hari ini masih belum ada langkah kongkrit dari Pemda.
"Ada beberapa masyarakat yang mestinya layak untuk mendapat bantuan tetapi karena alasan bahwa mereka tidak terdaftar dalam DTKS sehingga mereka dikatakan tidak bisa menerima dan adapula mereka yang hari ini sudah masuk kategori mampu tetapi masih menerima bantuan," ungkapnya.
Haeril
0 Komentar