ENREKANG, Sulselpos.id - Honorer dianggap membebani keuangan daerah sebesar 25 Milyar di Kabupaten Enrekang menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Apalagi dengan wacana rasionalisasi jumlah tenaga honorer dan sukarela yang akan dilakukan oleh pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Enrekang.
Baba selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Enrekang yang ditemui dikediamannya mengatakan bahwa setiap tahun Kabupaten Enrekang mengalami defisit anggaran sehingga tidak benar jika tenaga honorer menjadi beban keuangan daerah.
"Tahun ini pemda enrekang kembali mengalami defisit anggaran, hal ini di alami oleh pemda Enrekang setiap tahun, jadi jika di katakan honorer menjadi beban keuangan daerah itu hanyalah alasan," ujar Baba, (21/10/2021).
Selain itu baba menambahkan walaupun seluruh tenaga honorer dan sukarela di Kabupaten Enrekang ditiadakan itu belum bisa menutupi hutang daerah
"Alasan daerah terbebani 25 M oleh insentif honorer maka itu nilainya kecil, artinya walaupun semua honorer ditiadakan itu belum bisa menutupi hutang ke pihak ke tiga dan belum mampu menutupi defisit anggaran yang terjadi saat ini, jadi jika di katakan keuangan daerah terbebani kenapa pemda menambahkan lagi beban pinjaman PEN dari PT SMI ?," tegasnya.
Lebih jauh lagi ketua PKN ini menyarankan agar Pemda Enrekang untuk fokus meningkatkan PAD Daerah agar defisit yang terjadi bisa teratasi.
"Seharusnya pemda enrekang berpikir apa yang harus di lakukan untuk meningkatkan PAD daerah demi mengatasi defisit yang terjadi setiap tahun. Pemda Enrekang seharusnya tidak berpikiran instan, harus mencari terobosan dan harus inovatif dalam mengelola APBD yang nilainya triliunan itu, jangan hanya fokus pada penganggaran bangunan fisik dan memperbanyak proyek tapi alangkah baiknya jika melirik UMKM dan pertanian yang bisa menjangkau ekspor," tutupnya.
Frengki
0 Komentar